Korupsi, Demokrasi dan Rule of Law_ Hariman SatriaBuku ini pada dasarnya adalah kumpulan artikel opini penulis yang tersebar di berbagai media massa mulai dari media cetak hingga media elektronik, seperti: Media Indonesia, Koran Sindo, Jawa Pos, Republika, Geotimes, Detik.com dan Majalah Integrito—yang kemudian dihimpun dalam satu naskah sehingga bisa tersaji dihadapan pembaca.  Episentrum isu dalam buku ini terletak di 3 sudut yakni korupsi, demokrasi dan rule of law. Bisa dikatakan bahwa ketiga isu ini memainkan peran penting dalam mewarnai narasi naskah ini.

Pertama, isu anti korupsi. Karena korupsi, bangsa ini selalu berada di papan bawah klasemen sementara—negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Kondisi itu, menemukan pembenaran empirik ketika membaca data yang dirilis oleh Transparency International pada April 2019 bahwa Perseption Corruption Indeks Indonesia—berada diperingkat 96 dari 143 negara di dunia. Itu artinya dalam hal korupsi, negeri ini konsisten di jalan yang salah.

Anehnya, ketika lembaga pemberantas korupsi lain—belum menunjukkan tajinya, KPK bersinar terang dimata publik karena komitmennya memberantas korupsi. Masalahnya adalah KPK acapkali menghadapi badai dahsyat. Serangan balik mafioso dari luar, hampir selalu meluluh lantahkan KPK. Tidak kalah peliknya—KPK juga dikebiri dari dalam, melalui kebijakan strategis pemerintah, misalnya merevisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Revisi tersebut menghasilkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Celakanya pelbagai substansi dalam peraturan a quo, tidak hanya mengancam eksistensi lembaga anti rasuah itu tetapi juga hendak membunuh dan menguburnya secara permanen. Alih-alih memberantas koruspi, KPK malah akan dijadikan sebagai lembaga pencegah korupsi. Tegasnya, ada pelbagai kekuatan yang tidak ikhlas melihat KPK berada dijalan yang benar.

Padahal masalah korupsi di sektor birokrasi—eksekutif dan legislatif menunjukkan semacam gurita yang sangat berbahaya serta mencemaskan. Maka rumus sejarawan Lord Acton masihlah relevan, power tends to corrupt and absolut power to corrupt absolutely bahwa kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan yang absolut—korupsinya juga mutlak.

Sementara itu, korupsi di sektor yudikatif juga tak kalah mentereng. Berulang kali KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada oknum hakim, jaksa, pengacara hingga kepala lembaga pemasyarakatan karena terlibat dalam praktik menjijikan yang disebut dengan suap dan gratifikasi. Ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu—satu orang yang ditangkap KPK, ada banyak oknum aparat penegak hukum yang kembali melanggengkan praktik culas itu.

Belakangan ini, korupsi telah merambah sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup secara massif. Korporasi memainkan peran strategis dalam memuluskan wajah korupsi yang demikian. Alhasil, korupsi sektor perizinan terutama izin lingkungan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan—tumbuh subur, bagaikan jamur di musim hujan. Korporasi ibarat pisau bermata dua. Mata yang satu ikut memutar roda ekonomi, sedangkan mata lainnya menjadi playmaker dan pemberi umpan manis kapada para pejabat daerah yang gemar menerima suap.

Meminjam istilah James C. Scott (1972:65) korelasi antara pemerintah dengan rakyatnya digambarkan sebagai hubungan patron-klien. Ada relasi yang saling melengkapi yakni relasi kuasa. Dalam hal ini, ada jaminan dari patron yang menggaransi keamanan dan kepastian kepada klien sementara materi adalah garansi dari klien kepada patron.

Dalam konteks itu, pemerintah idealnya bisa memastikan keamanan, kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat melalui kebijakannya sedangkan rakyat dengan susah payah bersedia membayar pajak agar dapat digunakan untuk pembangunan bangsa ini. Dengan kata lain, keikhlasan dan kepatuhan rakyat seharusnya menghadirkan pemerintahan yang amanah dan nihil dari korupsi.

Kedua, mengenai demokrasi. Beberapa artikel penulis dalam buku ini menyasar isu-isu demokrasi terutama kaitannya dengan korupsi politik yang berhubungan erat dengan saudara sepantarannya yakni poltik uang atau money politics. Kejahatan ini menjadi cikal bakal munculnya oligarki politik yang pada akhirnya membentuk state capture corruption (World Bank, 2000): ketika politisi, korporasi, dan birokrasi bersatu padu mempengaruhi kebijakan negara, semata-mata untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Jadi, negara terkesan mengorupsi dirinya sendiri.

Terkait dengan itu, penulis teringat A.E Ross (1980:14) yang memperkenalkan istilah criminaloids adalah orang-orang yang meraup kekayaan dengan praktik politik dan ekonomi yang menjijikan atau memalukan yang mungkin belum diketahui oleh publik. Ross mendeskripsikannya dengan frasa “terlindung dalam jubah pikiran yang menyesatkan”.

Ketiga, soal rule of law. Isu ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia—di Amerika Serikat sekalipun juga tak luput dengan masalah rule of law. Penegakan hukum, kadangkala dibajak oleh segelintir kalangan sehingga menempatkan hukum berada dititik nadir. Kondisi ini, melahirkan semacam pesimisme publik akan dunia penegakan hukum yang dianggap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pedang dewi themis, kelihatan seperti memilah dan memilih siapa yang hendak menjadi korbannya.

Dalam langgam akademik—wajah hukum yang demikian, seperti yang dikatakan oleh Roberto Mangabeira Unger (1977:58) merupakan bureaucratic law adalah model hukum yang tersubordinasi di bawah kepentingan birokrasi, kekuasaan dan institusi kapital.

 

DATA TEKNIS

Judul Buku: Korupsi, Demokrasi dan Rule of Law
Penulis: Hariman Satria (Dosen Universitas Muhammadiyah Kendari)
ISBN: 978-623-7641-46-9
Jumlah Halaman: x X 289
Ukuran: 14,8 cm x 21 cm